PIK 2 – Pajak Tempat tinggal & Pajak yang lain yang bersangkutan

PIK 2

PIK 2

PIK 2 – Warga Negara yang Baik, Ketahui Pajak Tempat tinggal yang Mesti Anda Tunaikan

Sebagai warga negara yang baik, pasti kita tak melupakan keharusan kita pada negara. Sesudah mempunyai satu tempat tinggal, jadi kita juga mempunyai penambahan keharusan yang perlu dikerjakan pada negara. Salah nya ialah pajak tempat tinggal yang mempunyai banyak macamnya. Pajak tempat tinggal sesungguhnya adalah suatu hal yang simpel serta tak perlu dipusingkan bila kita tahu beberapa jenis pajak tempat tinggal yang berlaku di Negara kita.

Sebagian pajak yang berkaitan dengan tempat tinggal serta properti

Di bawah ini beberapa jenis pajak tempat tinggal yang berlaku di Indonesia :

Pajak Bumi serta Bangunan

Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) dipungut tiap-tiap th. serta dipakai pada semuanya harus pajak (yang memiliki property). Pajak ini diputuskan berdasar pada Undang-Undang No. 12 th. 1985 serta mulai berlaku mulai sejak Januari 1986. Batas nilai jual property yang terkena pajak, minimum sebesar Rp 8 juta. Namun undang-undang ini dapat sangat mungkin pengurangan pajak optimal 75 %, bahkan juga untuk objek pajak yang terserang bencana alam bakal diberikan pengurangan pajak sampai 100%.

Bea Perolehan Hak atas Tanah serta/atau Bangunan (BPHTB)

BPHTB ini dipakai pada konsumen property. Type pajak ini ditata oleh Undang-Undang No. 21 Th. 1997 serta terhitung efisien mulai 1 Januari 1998. Dalam undang-undang ini, sebagai objek pajak yaitu perolehan hak atas tanah serta bangunan oleh pribadi atau tubuh, yang mencakup :

Jual Beli.
Tukar-menukar.
Hibah.
Hibah Wasiat.
Hadiah.
Pemasukan dalam perseroan atau tubuh hokum yang lain.
Pembelahan hak yang menyebabkan peralihan.
Penunjukan konsumen dalam lelang. Proses putusan hakim yang memiliki kemampuan hokum tetaplah.
Pemberian hak baru lantaran lanjutan pelepasan pajak serta diluar pelepasan hak.
Sesaat yg tidak dipakai BPHTB yaitu :

Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar pada azas timbale balik.
Negara.
Tubuh atau Perwakilan Organisasi Internasional yang diputuskan oleh menteri.
Orang pribadi atau Organiasi lantaran konversi hak serta perbuatan hukum lain dengan tak ada pergantian nama.
Wakaf.
Warisan.
Dipakai untuk kebutuhan beribadah.

Pajak Pendapatan (PPh)

Pajak ini dipakai pada pihak penjual properti perseorangan. PPh ditata lewat Ketentuan Pemerintah No. 48 Th. 1994, di mana atas pendapatan yang di terima oleh pribadi atau tubuh dari pengalihan hak atas tanah serta bangunan yang jumlahnya kian lebih 60 juta rupiah. Jikadibawah 60 juta rupiah jadi penjual tak dipakai pajak PPh ini. Spesial untuk pihak developer, pajak ini dibayarkan lewat PPh tahunan. Besarnya nilai pajak ini yaitu 5 persen dari nilai transaksi.

Pajak Bertambahnya Nilai (PPN)

Pajak ini dipakai pada pihak konsumen properti serta cuma dipakai satu kali waktu beli properti baru, baik dari pihak developer ataupun perseorangan. Property yang dipungut PPN nilainya diatas 36 juta rupiah. Bila beli properti dari developer, untuk pembayaran serta pelaporan umumnya dikerjakan lewat developer. Tetapi, bila kita beli dari peorangan jadi pembayaran dikerjakan sendiri sesudah transaksi usai dikerjakan paling lambat tanggal 15 pada bln. selanjutnya serta dilaporkan pada kantor pajak setempat paling lambat tanggal 20 pada bln. selanjutnya itu. Besarnya dinilai PPN yaitu 10 persen dari nilai transaksi.

Bea Balik Nama (BBN)

Pajak BBN ini dipakai pada pihak konsumen untuk sistem balik nama sertifikat property yang ditransaksikan dari penjual pada pihak konsumen. Biasanya property yang dibeli lewat pihak developer, pajak BBN ini diurus oleh pihak developer dankonsumen tinggal membayarnya. Tetapi, bila kita beli property dengan cara perseorangan, cost BBN ini diurus sendiri oleh pihak konsumen atau bias sekalian diurus oleh pihak notaris. Besarnya pajak BBN tidak sama di tiap-tiap daerah, tetapi rata-rata sekitaran 2 persen dari nilai transaksi.

Pajak Penjualan Barang Elegan (PPnBM)

PPnBM ini cuma dipakai pada pihak konsumen property yang beli dari developer serta penuhi criteria sebagai barang elegan. Property yang masuk kelompok ini, luas bangunannya 150 m2 atau harga jual bangunannya 4 juta rupiah/m2. Besarnya PPnBM yaitu sebesar 20 persen dari harga jual serta dibayarkan waktu bertransaksi. PPnBM ini tak berlaku untuk transaksi antar perseorangan.

Leave a Reply